Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendesak aparat kepolisian untuk menekankan tegas terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai sering mengganggu aktivitas dunia usaha, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Evita, praktik ormas yang memaksa terlibat dalam proyek swasta, meminta jatah pekerjaan, hingga menarik pungutan dengan dalih “uang keamanan”, tidak bisa lagi ditoleransi. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pemerasan.
“Ini jelas bukan kontribusi, tapi pemaksaan yang menyulitkan pelaku usaha. Biaya operasional mereka jadi naik karena tekanan dari kelompok yang tidak resmi,” kata Evita dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).
UMKM Merasa Tertekan
Evita mengungkap bahwa aksi semacam ini terjadi di berbagai daerah industri, terutama di Jabodetabek, Banten, dan sebagian wilayah Sumatera. Para pelaku UMKM, yang umumnya memiliki modal terbatas, menjadi pihak paling terdampak.
“Pemerasan ini sering dibungkus dalam bentuk kontribusi atau permintaan kerja sama.Tapi sifatnya memaksa dan sangat memberatkan UMKM,” jelasnya.
Desak Polri Ambil Tindakan Tanpa Tunggu Viral
Evita menilai Polri harus proaktif dalam merespons permasalahan masyarakat dan pelaku usaha. Ia meminta agar tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum, dan aparat tidak menunggu kasus menjadi viral baru bertindak.
“Polri harus hadir dan tegas. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan sewenang-wenang seperti ini. Semua orang berharap hukum bisa bekerja secara adil dan cepat,” katanya.
Peran Pemerintah Juga Ditagih
Selain mendorong peran aparat, Evita juga meminta pemerintah memberikan solusi yang lebih sistematis. Ia menekankan pentingnya pelatihan organisasi agar kembali ke fungsi sosial, bukan menjadi aktor tekanan ekonomi.
“Negara harus hadir. Pemerintah perlu mengatur, membina, dan menindak tegas jika organisasi menyimpang dari fungsinya. Jangan sampai dunia usaha rusak hanya karena pembiaran,” tutup Evita. (Tim-merah)